Get Adobe Flash player
Info


Pencarian

Polling

    Apa Browser Favorit Anda?

    Internet Explorer
    Mozilla Firefox
    Google Chrome
    Opera

    Lihat Hasil Poling

Statistik User
075293
Pengunjung hari ini : 13
Total pengunjung : 26927
Hits hari ini : 36
Pengunjung Online : 1
Banner
Shoutbox
sohbet hattıelitbahisbetgrambetgramgaziantep suriyeli escortmetroslotgebze escortbetgram girisbetgram.combetgramv.combetgram girisbetgram girisbetgram.netbetgram.commetroslot.comelitbahis.orgbeylikdüzü escortmersin reklam ajansı
Sekilas Info
Diposting oleh : Administrator Kategori: Daerah - Dibaca: 55 kali

Peningkatan kualitas melalui percepatan layanan 5 menit, 15 menit, 30 menit, atau 1 jam langsung jadi sudah lebih dulu diterapkan. Beberapa daerah juga sudah menerapkan percepatan melalui layanan Semedi, sehari mesti jadi. 

Permendagri tertanggal 9 April 2018 tersebut akan diterapkan oleh Dinas Dukcapil kabupaten/kota.Sebagai instansi pelaksana pelayanan Adminduk, dinas Dukcapil kabupaten/kota meningkatkan kualitas pelayanan melalui layanan terintegrasi dan jemput bola. 

Melalui paket layanan terintegrasi, warga akan lebih mudah mendapatkan beberapa dokumen kependudukan sekaligus hanya dalam satu kali pengajuan, seperti paket Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Selain itu, juga ada paket Akta Kematian, KK dan KTP-el dengan status cerai mati, serta paketAkta Perkawinan, KK dan KTP-el dengan perubahan status perkawinan.

Sementara itu, beberapa dokumen kependudukan juga ditingkatkan kualitas layanannya seperti KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Pindah. 

Dinas Dukcapil kabupaten/kota akan menerbitkan dokumen tersebut dalam waktu satu jam atau paling lama 24 jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas. 

Batas waktu 24 jam dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan. 

Selanjutnya, Permendagri ini juga mengharuskan dinas Dukcapil kabupaten/kota melakukan layanan jemput bola terhadap penduduk dengan kendala tertentu seperti terkait aksesibilitas, sakit, berada di dalam lembaga pemasyarakatan